Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan di Indonesia. Dilansir dari Tempo, pada tahun 2024 Indonesia menempati peringkat 7 besar sebagai negara termiskin di Asia Tenggara berdasarkan PDB per kapita menurut IMF (International Monetary Fund). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat menangani permasalahan kemiskinan nasional. Apabila kita lihat dari sudut pandang orang awam, miskin diartikan dalam kaitannya dengan harta benda yang dimiliki, namun apakah hal tersebut mewakili arti dari kemiskinan itu sendiri? Kemiskinan merupakan gabungan dari beberapa konsep yang saling menyatu yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, ketergantungan, keterasingan, dan kerentanan menghadapi situasi darurat. Hal ini tidak hanya mengenai keterbatasan pendapatan akan tetapi berhubungan pula dengan aspek kesehatan, pendidikan, hukum, kriminalitas, dan lainnya (Listyaningsih, 2018).
Menurut Suharto (2005), kemiskinan digolongkan sebagai masalah multidimensional yang terbentuk tidak hanya akibat satu faktor saja. Kemiskinan mencakup dari lingkup ekonomi, sosial budaya, politik, dan lainnya. Muncul beberapa pertanyaan mengenai dari manakah kemiskinan ini muncul? Apakah kemisinan itu dilahirkan? Diturunkan? Atau justru diciptakan? Salah satu contoh dari pertanyaan tersebut dapat dilihat melalui kondisi masyarakat kawasan Tanah Tinggi, Jakarta yang letaknya berdekatan dengan Istana Negara. Dalam penelusuran Volix Media, masyarakat di Tanah Tinggi mengalami kemiskinan turun temurun akibat dari kurangnya pendidikan, lapangan kerja yang sedikit, kriminalitas yang tinggi terutama narkoba, dan pertambahan penduduk yang meningkat pesat, satu petak rumah dapat ditinggali oleh 3 – 4 kepala keluarga. Hal tersebut menyebabkan bermunculan pendapat bahwa orang tua yang melahirkan anak dalam keadaan miskin adalah sebuah kejahatan.
Lalu bagaimana pemerintah harus bersikap? Pemerintah tentu saja memiliki andil dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang tertuang dalam Pancasila Sila Kelima perlu dilaksanakan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah selayaknya memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber daya yang ada. Salah satunya dalam hal pendidikan, pendidikan adalah faktor penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Pendidikan menjadi jalan dalam pengembangan sumber daya manusia baik dalam bentuk skill atau kemampuan maupun dalam bentuk pola pikir. Dengan adanya pendidikan, peluang kerja yang didapatkan akan semakin luas serta pendapatan yang dihasilkan dimungkinkan akan mengalami peningkatan sehingga secara linear juga meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Mirisnya, terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak anak-anak dengan usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan dikarenakan tidak mampu dalam segi finansial maupun lingkungan yang tidak mendorong peningkatan pendidikan. Adanya pemangkasan anggaran pendidikan di Indonesia dimungkinkan akan memperburuk kondisi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kesenjangan sosial akan semakin tinggi dan kemungkinan besar peningkatan kemiskinan dapat terjadi.
Daftar Pustaka:
- Listyaningsih, U. 2018. Perspektif spasial penanggulangan kemiskinan di Yogyakarta. Patrawidya, 19(1): 93 – 112.
- Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial san Pekerjaan Sosial. Refika Aditama, Bandung.
- Tempo. 2024. 5 negara termiskin di Asia Tenggara berdasarkan PDB per kapita 2024, Ada Indonesia? Diambil dari: https://www.tempo.co/internasional/5-negara-termiskin-di-asia-tenggara-berdasarkan-pdb-per-kapita-2024-ada-indonesia--10016.
- Volix Media (Verspektif). 2024. Menyusuri kampung di Jakarta yang tidurnya shift-shiftan dengan rumah 2x3 meter. Dilihat dari: https://youtu.be/M0sehW6ft8M?si=p9SXdd4Vs8Dx2vbO.
Biodata Penulis:
Athaya Azhar lahir pada tanggal 1 Februari 2006 di Bantul. Saat ini aktif sebagai mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta.