Teknologi berkembang pesat mengikuti kebutuhan manusia. Salah satu bentuk teknologi yang menjadi bagian dari kehidupan manusia adalah internet. Dengan menggunakan internet seseorang dapat menghubungi orang lain yang berada di belahan dunia lain.
Kendati demikian, internet seperti pisau bermata dua, di satu sisi memberikan manfaat yang besar, namun di sisi lain pun menimbulkan dampak negatif.
Melalui teknologi internet, manusia diberikan kemudahan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi secara cepat. Akan tetapi, kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut dapat menyebabkan misinformasi sehingga menciptakan hal yang dinamakan sebagai berita palsu (hoaks).
Keberadaan hoaks dalam masyarakat dapat memberikan rasa bahaya. Pasalnya, hoaks dapat menjadi media untuk memecah belah masyarakat dan menebarkan kebencian terhadap seseorang.
Perkembangan teknologi yang kian masif menyebabkan keberadaan hoaks semakin melekat dalam masyakat. Hal ini dapat dilihat melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia.
Penyelidikan yang melibatkan 1.116 responden tersebut menghasilkan 91,8 persen responden mengatakan berita sosial dan politik menjadi jenis hoaks yang paling umum untuk dijumpai melalui media sosial, dengan persentase sebesar 92,40 persen. Sedangkan 62,8 persen responden pun mengakui kerap mendapat hoaks melalui aplikasi pesan singkat.
Penyebaran hoaks semakin tidak terkendali menjelang masa pemilihan umum. Banyak hoaks yang tersebar baik melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Oleh sebab itu, tanpa sadar antara hoaks dan politik seakan tidak terpisahkan.
Hoaks dalam bidang politik, terutama dalam konteks pemilu atau demokrasi, merupakan masalah yang serius di Indonesia. Hoaks di bidang politik dapat digunakan untuk menyerang lawan politik dan merusak reputasinya. Hal ini dapat berdampak pada opini publik dan memengaruhi hasil pemilihan umum.
Adapun beberapa dampak negatif hoaks di bidang politik antara lain hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional dan bahkan dapat memecah belah NKRI.
Selain itu, penyebaran hokas politik menjadi isu yang berbahasa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, terutama ketika memasuki politik pemilu. Isu suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi isu yang sering dimanfaatkan untuk menyebar hoaks.
Isu suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan isu sensitif dan sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks ketika pemilu. Hal itu dapat ditilik ketika pemilu 2019, dilansir dari kompas.com penyebaran hoaks tentang Jokowi.
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo merasa diserang empat isu hoaks yang berbau fitnah menjelang 40 hari jelang pemilu presiden 2019. Isu itu meliputi kriminalisasi ulama, larangan azan, perkawinan sejenis, dan penghapusan pendidikan agama. Jokowi membantah semua isu hoaks yang berbau fitnah itu. Bagi Jokowi, isu-isu yang dijadikan hoaks ini sungguh fitnah yang luar biasa karena Indonesia negara yang menjunjung tinggi norma-norma agama dan kesatuan serta tata krama.
Selain itu, adapun penyebaran hoaks mengenai calon presiden. Riset Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia menemukan tak kurang dari 230 kabar bohong beredar di masyarakat menjelang pemilu presiden 2019. Sekitar 58,7 persen di antaranya berkaitan dengan pemilihan presiden. Sebagian besar menyudutkan calon lawan. Sisanya berusaha membangun citra positif calon tertentu lewat klaim palsu.
Dalam rangka mencegah penyebaran hoaks menjelang pemilu, maka perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran hoaks. Pencegahan penyebaran hoaks dapat dimulai melalui diri sendiri dengan cara membaca konten sebelum membagikannya dan memeriksa sumber informasi.
Sebelum menyebarluaskan informasi, pastikan untuk memeriksa sumber informasi yang terpercaya. Jangan mudah terpancing oleh judul-judul yang mengandung provokatif.
Lalu, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, serta membangun kesadaran masyarakat tentang bahayanya penyebaran hoaks.
Selain itu, perlunya bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Seperti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) bersinergi untuk menangkal hoaks menjelang pemilu 2024.
Bawaslu juga mengajak media sosial TikTok Indonesia untuk bersama-sama melawan hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian pemilu 2024.
Kerja sama antara pemerintah, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat memiliki peran yang penting untuk keberlangsungan pemilu tanpa adanya hoaks. Selain itu, Jokowi selaku presiden Republik Indonesia menekankan agar tidak ada fitnah dan hoaks di media sosial saat pemilu 2024.
Pencegahan hoaks saat pemilu merupakan hal yang penting untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Hoaks dapat digunakan untuk menyesatkan opini publik dan mempengaruhi hasil pemilihan umum.
Pencegahan hoaks saat pemilu dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan media massa. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan hoaks dengan menjadi konsumen informasi yang kritis dan melaporkan hoaks kepada pihak yang berwenang. Pemerintah dapat berperan dalam pencegahan hoaks dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, melakukan patroli siber, dan menegakkan hukum. Media massa dapat berperan dalam pencegahan hoaks dengan melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum menyebarkannya.
Kerja sama antar pihak yang berkepentingan merupakan hal yang penting untuk pencegahan hoaks saat pemilu. Kerja sama yang baik dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan memastikan bahwa pemilu yang diselenggarakan dapat berjalan dengan jujur dan adil.
Biodata Penulis:
Sekar Chayaning Wulan lahir pada tanggal 25 Desember 2003. Saat ini ia aktif sebagai mahasiswa, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran.